Senin, 23 Agustus 2010.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Khususnya alokasi dana untuk ke daerah-daerah.
"KPK saya minta untuk memantau alokasi dana itu (ke daerah)," ujar Ketua Komisi III Benny K Harman di sela-sela acara buka puasa di kediaman Anas Urbaningrum, Jl Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (19/8/2010).
Menurut Benny, sekitar 60 persen dari APBN itu akan didistribusikan untuk daerah-daerah. Bagi Benny, perlu pengawasan yang super ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.
"Dari sekitar Rp 1.200 triliun, 60 persen dana buat daerah," lanjut Benny.
Benny sadar, SDM yang dimiliki KPK sangat minim. Untuk itu, ia meminta agar KPK memperkuat fungsi supervisinya.
"KPK kan bisa supervisi, minta Kejaksaan lakukan tugas itu, dalam kaitan itu. KPK harus mendorong polisi dan Kejaksaan melaksanakan tugas itu," tandas Benny.**detik.com**
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Khususnya alokasi dana untuk ke daerah-daerah.
"KPK saya minta untuk memantau alokasi dana itu (ke daerah)," ujar Ketua Komisi III Benny K Harman di sela-sela acara buka puasa di kediaman Anas Urbaningrum, Jl Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (19/8/2010).
Menurut Benny, sekitar 60 persen dari APBN itu akan didistribusikan untuk daerah-daerah. Bagi Benny, perlu pengawasan yang super ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.
"Dari sekitar Rp 1.200 triliun, 60 persen dana buat daerah," lanjut Benny.
Benny sadar, SDM yang dimiliki KPK sangat minim. Untuk itu, ia meminta agar KPK memperkuat fungsi supervisinya.
"KPK kan bisa supervisi, minta Kejaksaan lakukan tugas itu, dalam kaitan itu. KPK harus mendorong polisi dan Kejaksaan melaksanakan tugas itu," tandas Benny.**detik.com**
0 komentar:
Posting Komentar