PIDANA KHUSUS KEJATI SUMUT

Kamis, 25 Nopember 2010

Tidak sepadannya gaji seorang jaksa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dituding menjadi penyebab gagalnya fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum secara maksimal. Remunerasi diperlukan guna menunjang peran Kejaksaan dan menjauhkan jaksa dari godaan-godaan yang ada saat menangani perkara.

Hal itu terungkap dalam diskusi 'Evaluasi Peran Penegakan Hukum di Indonesia' yang digelar Komisi Hukum Nasional, di Hotel Millenium Sirih, Jl Facrudin, Senin (8/11/2010).

"Kondisi dari income jaksa tidak memadai dalam tantangan ekonomi ke depan. Sehingga bagi mereka bila mendapat income yang memadai akan sangat mengurangi godaan-godaan yang akan datang kepada mereka," kata Anggota Komisi Kejaksaan Halius Hossen.

Halius menambahkan, saat ini sistem pengajian Kejaksaan masih mengikuti sistem pengajian pegawai negeri sipil pada umumnya. "Seyogyanya Kejaksaan sama dengan KPK atau MA, kenapa harus dibedakan?" ujarnya.

Dia mencontohkan, perbedaan mencolok antara gaji seorang jaksa yang berada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sebesar Rp 3,8 juta dengan gaji komisioner KPK yang mampu mencapai Rp 20 juta.

"Tugasnya sama, tantangannya sama, kepentingannya pun sama dalam penegakan hukum bahkan Kejaksaan juga menangani perkara yang tidak hanya pidana khusus," ujarnya.

Meskipun Kejaksaan diterpa penilaian minus oleh masyarakat terkait dengan kualitas kerja Kejaksaan saat ini, dia optimistis Korps Adhyaksa dapat meminimalisir jaksa yang main mata jika renumerasi diberlakukan.

"Jika mereka mendapatkan remunerasi mereka diikatkan dengan ikatan jelas dan tegas. Mereka akan dibebankan motto change or out, kalau mereka melakukan kesalahan mereka keluar dari kejaksaan, saya yakin 12 ribu jaksa akan siap melaksanakan motto itu," tegas Halius yang pernah berprofesi sebagai jaksa selama 36 tahun.

Di tempat sama, Ketua Hukum Nasional JE Sahetapy menolak argumen yang disampaikan Halius. Menurutnya, remunerasi bukan syarat mutlak dalam memaksimalkan peran kejaksaan, terlebih dalam reformasi di tubuh kejaksaan itu sendiri.

"Remunerasi bukan syarat mutlak dalam mereformasi Kejaksaan. Yang terpenting adalah mind set Kejaksaan itu sendiri apakah mereka mau benar benar mengabdi untuk bangsanya?" ujar Sahetapy.**detikNews**

Kamis, 25 Nopember 2010

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah melengkapi surat izin pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel), Rahudman Haharap (RH).

Surat tersebut juga telah dikirim kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk disampaikan pada Presiden RI, sekaitan izin pemeriksaan RH yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel 2004-2005, yang berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terdapat kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu), Sution Usman Adji didampingi Wakajatisu, I Putu Gede Jeladha, Asisten Pidana Khusus, Erbindo Saragih, Asisten Intelijen, Andar Perdana dan Kasipenkum/Humas, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, Rabu (24/11) di ruang kerjanya mengatakan, kelengkapan tersebut dibuat atas permintaan Kejagung RI beberapa waktu lalu.

Sebab surat permohonan yang telah dikirimkan sebelumnya ke Kejagung dinyatakan belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi pada pihaknya untuk dilengkapi kekurangannya. Sesuai ketentuan yang ada, lanjut Kajatisu, Jaksa Agung meminta pengajuan tersebut harus melampirkan kerugian negara sebagaimana temuan BPK.

Pada surat sebelumnya, pihaknya hanya mengajukan temuan kerugian negara atas nama tersangka Amri Tambunan (AT) yang saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan dalam kasus serupa. Pihaknya juga dalam waktu dekat, meminta keterangan dari BPK sebagai saksi ahli atas temuannya tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini Kejatisu telah memeriksa pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tapsel sebanyak 15 orang. Mereka diperiksa sebagai saksi, atau dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas RH.**analisadaily.com**

Kejaksaan Agung belum lama ini telah mengembalikan surat izin permohonan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka Wali Kota Medan Rahudman Harahap ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara untuk segera dilengkapi. Surat yang akan dikirim ke Presiden itu dianggap masih ada kekurangan. Hal itu dibenarkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Erbindo Saragih di Medan, Sumut, Senin (22/11) malam.

Erbindo mengatakan, surat yang belum lengkap itu akan disempurnakan oleh Kejati Sumut. Selanjutnya, surat tersebut akan dikirimkan secepatnya ke Kejagung. "Kejati Sumut tetap akan bekerja dengan melengkapi surat yang diminta Kejagung," katanya.

Selanjutnya, ia mengatakan, Kejati Sumut tetap serius dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan TPAPD di Kabupaten Tapsel yang merugikan keuangan negara itu. Bukti keseriusan dalam menangani kasus tersebut, jelasnya, tim pemeriksa Kejati Sumut terus memeriksa saksi-saksi. "Para saksi-saksi dalam kasus TPAPD itu dimintai keterangan di Kejati Sumut," kata Erbindo.

Sebelumnya, surat pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Rahudman itu dikirimkan Kejati Sumut ke Kejagung, 2 November 2010. Rahudman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun Anggaran 2005 senilai Rp1,5 miliar pada 26 Oktober 2010. Dugaan korupsi itu terjadi saat Rahudman menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Amrin Tambunan, mantan pemegang kas Sekretariat Daerah Pemkab Tapsel yang dilimpahkan penyidik Polda Sumut ke Kejati belum lama ini. Dalam BAP tersebut, tersangka Amrin Tambunan dalam TPAPD Rp1,5 miliar yang dituduhkan itu dilakukan secara bersama-sama dengan Rahudman Harahap, Sekda Pemkab Tapanuli Selatan saat itu.

Dugaan penyalahgunaan wewenang itu, terjadi pada penyaluran TPAPD Tahun Anggaran 2005. Di mana tersangka Amrin dengan Rahudman telah menyalurkan dana tersebut sebelum disahkannya pada APBD Tahun Anggaran 2005.**metronews.com**

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Nias Selatan (Nisel), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di daerah itu senilai Rp3,5 miliar.

"Benar, Kadis Kesehatan Nisel berinisial AD sudah memenuhi panggilan kita. Pejabat tersebut diperiksa masih sebagai saksi," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejatisu Erbindo Saragih, pagi ini.

Pemeriksaan AD, lanjut Erbindo, merupakan bagian dari tindak lanjut penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Dinas Kesehatan Nisel yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejatisu.

Mengenai kemungkinan AD selaku bagian dari kuasa pengguna anggaran (KPA) ditetapkan sebagai tersangka, Erbindo mengatakan, hal itu masih dalam penyelidikan. "Semuanya masih diselidiki apakah dia terlibat atau tidak, tergantung penyidikan dan bukti-bukti yang ada," tegasnya.

Menurut Erbindo, kasus ini masih terus dikembangkan. Pengumpulan bukti dan keterangan masih terus berjalan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat selain ketiga tersangka. "Peluang bertambahnya tersangka baru tetap ada, hanya semua tergantung barang bukti sebagaimana ketentuan hukum, " katanya.

Sebelumnya, tim Pidsus Kejatisu menetapkan tiga tersangka yakni KH Pejabat Pembuat Komitem (PPK), AM staf program pada P2 Dinkes Nias Selatan selaku panitia pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Nias Selatan serta KD selaku rekanan.

Bentuk perbuatan korupsi tersebut dilakukan dengan mark up harga obat dan pengadaan obat tidak sesuai prosedur. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp2,5 miliar dari nilai pagu pengadaaan obat sebesar Rp3,5 miliar.**waspada.co.id**

Jum'at, 12 November 2010

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) bersama jajarannya kejaksaan negeri (Kejari) daerah ini kini sedang menangani ratusan perkara korupsi.

Dari jumlah itu, 130 kasus di antaranya sudah ditingkatkan berkasnya ke tahap penyidikan (Dik) dengan 130 tersangka. Termasuk 80 berkas dinaikkan ke tahap penuntutan (Tut) atau ke tahap persidangan. "Dari data perkara di bagian Pidsus, hingga awal November 2010 sudah 130 berkas perkara korupsi masuk ke tahap penyidikan, termasuk sebagian ke tahap penuntutan.

Begitu pun tidak ada yang luar biasa. Semua ini biasa saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di kejaksaan,"kata Kajati Sumut, Sution Usman Adji, Kamis. Ddalam optimalisasi pemberantasan kasus korupsi yang dicanangkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejati Sumut bersama jajarannya mendapat beban tugas sebanyak 121 penanganan perkara korupsi pada tahun 2010. Sedangkan untuk Kejati dibebankan menangani 18 perkara korupsi.

Namun, kata Kejati Sumut sudah menangani 36 perkara korupsi ke tingkat penyidikan, atau sudah melewati beban tugas dari Kejagung. Kasus yang tahap Dik itu antara lain, kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidrolik di Kabupaten Pakpak Barat dan 3 proyek kegiatan peningkatan jalan di Dinas Bina Marga Simalungun.

Kemudian, kasus pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan, Nias Selatan; proyek pengaspalan jalan di Dinas PU Binjai, pemetakan sawah di Asahan, kasus APBD Langkat, dana bantuan banjir Bukit Lawang, Langkat dan lain-lain.

Sedangkan yang sudah tahap penuntutan di antaranya, kasus korupsi anggaran asuransi kesehatan kerja sama Asuransi Beringin Life dengan PT Pelindo I dan kasus pengadaan alkes di RSU Kabanjahe dan lain-lain.

Menjawab pertanyaan, Kajati Sumut membenarkan ada beberapa kasus lagi terkait dugaan korupsi yang sedang diproses. Seperti, pembangunan pasar Siborong-borong di Tapanuli Utara, kasus dugaan korupsi pembangunan 7 kantor SKDP (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Batubara, berikut pembangunan perkantoran di Nias Selatan.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, menetapkan Sekda Kabupaten Langkat HSJ sebagai tersangka korupsi kasus penghitungan kelebihan pembayaran pajak gaji PNS Langkat Tahun 2001-2002, senilai Rp 1 miliar lebih.

Kasi Pidsus Kejari Stabat R Firmansyah SH, Kamis menjelaskan, tidak hanya Sekda saja yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi konsultan pajak berinitial HN juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Firmansyah, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, HSJ telah dua kali dipanggil sebagai saksi. "Penetapan tersangka tersebut, berdasarkan keterangan dari enam saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kasus itu," katanya.**suarakarya-online.com**

Kamis, 11 November 2010

Plt Jaksa Agung, Darmono kembali melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung. Ada 7 pejabat baru yang dilantik, yakni 4 Kepala Kejaksaan Tinggi, 2 Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan seorang staf ahli Jaksa Agung.Pelantikan dilakukan di ruang Baharuddin Lopa, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (9/11).

Empat pejabat yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Muhammad Yusni yang sebelumnya menjabat Wakil Kejaksaan Tinggi DKI, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Widyo Pramono yang sebelumnya menjabat Inspektur Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kemudian, BD Nainggolan yang sebelumnya menjabat Inspektur Intelijen pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Sedangkan AR Nashruddien, yang sebelumnya menjabat Wakil Kejaksaan Tinggi Maluku Selatan, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Darmono juga melantik 3 pejabat eselon II yang terdiri atas seorang staf ahli Jaksa Agung dan 2 orang pejabat eselon II pada lingkungan Jaksa Agung muda Pengawasan yaitu, Halili Toha yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, kini menjabat sebagai staf ahli Jaksa Agung.

Lalu, Yuswa Kusumah Affandi Basri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, kini menjabat sebagai Inspektur Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Donny Kadnezar Irdan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, kini menduduki jabatan sebagai Inspektur Intelijen pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. **kejaksaan.go.id**

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah mengirimkan surat permohonan izin ke Presiden RI untuk memeriksa Wali Kota Medan Rahudman Harahap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 senilai Rp 1,5 miliar. “Permohonan izin pemeriksaan tersebut dikirimkan melalui Kejaksaan Agung pada 2 November 2010,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Erbindo Saragih ketika dihubungi di Medan.

Sebelumnya, Kejati Sumut, Selasa (26/10) menetapkan Wali Kota Medan Ruhudman Harahap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2005 senilai Rp1,5 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi saat Rahudman menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Amrin Tambunan, mantan pemegang kas Sekretariat Daerah Pemkab Tapsel yang dilimpahkan penyidik Polda Sumut ke Kejati belum lama ini. Dalam BAP itu, tersangka Amrin Tambunan dituduh mengorupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) senilai Rp1,5 bersama dengan Ruhudman selaku Sekkab. Dugaan penyalahgunaan wewenang itu terjadi pada penyaluran TPAPD tahun anggaran 2005. Di mana tersangka Amrin dengan Rahudman telah menyalurkan dana tersebut sebelum disahkannya APBD 2005.

Erbindo mengatakan, pemeriksaan Rahudman harus mendapat izin dari Presiden RI karena yang bersangkutan saat ini menjabat Wali Kota Medan. Setiap kepala daerah yang akan dipanggil dan diperiksa kejaksaan harus terlebi dahulu mendapat persetujuan dari Presiden RI. “Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. Selanjutnya, ia mengatakan pihak kejaksaan akan menunggu izin pemeriksaan tersebut. Ketika ditanya sudah berapa orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersangka Rahudman, Erbindo mengatakan, sudah tiga orang pejabat dari Pemkab Tapsel yang diperiksa. “Ketiga pejabat itu dimintai keterangan di Kejati Sumut, Senin (1/11) oleh tim pemeriksa,” kata Erbindo**antara.com**