PIDANA KHUSUS KEJATI SUMUT

Senin, 9 Agustus 2010

Jakarta - Gelaran puluhan LSM di Gelora Bung Karno yang bertajuk 'Serukan Harapan Indonesia Bebas dari Korupsi, Kekerasan, dan Perusakan Lingkungan' berlangsung meriah. Permainan yang digelar panitia disambut antusias oleh masyarakat.

Permainan yang cukup menarik perhatian adalah lempar bola untuk menentukan mana di antara Polri, KPK, dan Kejagung yang punya kinerja paling buruk. Peserta diminta memasukkan bola ke dalam ember dari jarak 3 meter yang digantung setinggi 1,5 meter.

Sebelum melempar, peserta akan ditanya dulu lembaga mana yang dinilainya paling buruk kinerjanya. Setelah bisa memberikan alasan memilih lembaga tersebut peserta dipersilakan melempar bola, namun jika tidak mengutarakan alasannya maka dia tidak boleh melempar.

Peserta lalu melempar bolanya ke dalam ember yang dilabeli lembaga pilihannya. Jika masuk maka akan dapat hadiah stiker, tetapi jika tidak masuk, suaranya tetap dihitung.

Hingga pukul 09.00 WIB, Polri menduduki peringkat pertama lembaga tidak memuaskan dengan 38 suara, disusul KPK dengan 15 suara, dan Kejaksaan 7 suara.

"Untuk KPK kebanyakan peserta beralasan lembaga ini lamban. Kayaknya kerjanya percuma saja. Sementara untuk polisi karena mereka menyoroti terkait pelanggaran publik, misalnya banyak polisi melakukan aksi suap serta menilang sembarangan. Kalo kejaksaan karena mereka merasa keadilan belum ditegakkan," ujar spesialis komunikasi di TII Milham B Saenong, di lokasi gelaran, Pintu 2 Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (08/08/2010).

Selain permainan, acara lainnya adalah panggung hiburan yang semuanya bertema antikorupsi dan penyelamatan lingkungan. Orasi-orasi dari aktivis juga berkumandang dari atas panggung.(**detik.com**)

"Butuh proses panjang dalam reformasi birokrasi hingga kenaikan gaji"

Kamis, 5 Agustus 2010

Kementerian Keuangan mengakui bahwa belum cairnya anggaran reformasi birokrasi 11 kementerian/lembaga terjadi karena remunerasi atau kenaikan gaji berdasar kinerja tidak langsung mengikuti reformasi birokrasi.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, butuh proses yang panjang dalam reformasi birokrasi hingga pada akhirnya kementerian/lembaga itu pegawainya bisa langsung naik gaji.

"Reformasinya jalan dulu, baru kemudian remunerasi mengikuti," kata Anny di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 6 Mei 2010.

Selanjutnya, program diserahkan kepada menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kemudian akan diverifikasi oleh Komite Independen.

"Dari situ, kami (Kemenkeu) kemudian akan me-review dan dibahas oleh dewan pengarah. Setelah proses panjang itu baru kemudian diputuskan hingga pada akhirnya masuk ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan remunerasi bisa cair," katanya.

Seperti diketahui bahwa hingga saat ini ada 11 kementerian/lembaga yang berencana melakukan reformasi birokrasi. Tapi, Kementerian Keuangan belum merilis secara langsung adanya anggaran remunerasi untuk jatah kenaikan gaji pegawai di 11 kementerian/lembaga itu.

"Jadi gaji pegawainya tidak langsung naik," tanya wartawan. Anny menjawab, "Tidak".(**vivanews**)

" Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz di rapat paripurna DPR"

Kamis, 8 Juli 2010,

Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pendahuluan 2011, pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di kisaran 6,1 sampai 6,4 persen, sementara target inflasi ditargetkan 4,9 sampai 5,3 persen. RAPBN 2011 juga menganggarkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan Polri hanya sebesar 10 persen.

Selain itu, dalam laporan di rapat paripurna DPR, Kamis 17 Juni 2010, Harry menyatakan, RAPBN 2011 juga menganggarkan gaji ke-13 dan remunerasi bagi departemen dan kementerian serta gaji pensiunan. Menurut Harry, arah kebijakan fiskal 2011 diarahkan kepada sektor pembangunan kesejahteraan, demokrasi dan penegakan hukum. “Kebijakan fiskal 2011 berorientasi dalam kesejahteraan rakyat, yaitu progrowth, projob, propoor,” ujarnya.

Terkait Kebijakan subsidi pupuk, terang Harry, DPR mendorong terciptanya ketahanan pangan sehingga harga eceran tertinggi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk subsidi benih tetap dianggarkan.

Sementara itu, Fauzan Sya’ie (PAN) menilai sistem penghasilan antara PNS dan pegawai BUMN masih berbeda meskipun keduanya dibiayai negara. Contohnya gaji PNS dan karyawan BUMN, pejabat BUMN bisa mencapai 40 juta, sementara PNS dengan golongan IV D tidak lebih dari 5 juta. “Menyikapi hal ini sudah layaknya kita mereformasi penghasilan bagi karyawan yang dibiayai negara ini,” katanya.

Yang kedua, terangnya, belum terlihat adanya prioritas pada sektor kesejahteraan sosial dalam langkah mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan. “penduduk miskin kita 9 juta lebih, perlu ada penanganan terhadap fakir miskin ini dengan membuat UUnya,” ujarnya. (**vivanews**)